Praya – Aksi unjuk rasa menuntut penyesuaian upah oleh tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berlanjut. Setelah tenaga kesehatan (nakes) menyuarakan tuntutan serupa beberapa hari lalu, kini giliran para guru PPPK Paruh Waktu yang turun ke jalan.
Ratusan guru PPPK PW mendatangi Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu (29 April 2026). Mereka menyuarakan kekecewaan atas besaran upah yang dinilai sangat tidak layak dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban.
“Dengan upah hanya Rp 200 ribu per bulan, ini sangat tidak sesuai dengan tugas kami dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa,” tegas salah seorang perwakilan guru saat menyampaikan aspirasi di depan kantor bupati.
Para guru mengeluhkan bahwa meski berstatus paruh waktu, mereka sering kali melaksanakan tugas seperti guru penuh waktu, termasuk mengajar, menyusun administrasi pembelajaran, serta mengikuti kegiatan sekolah lainnya. Namun, besaran honor yang diterima jauh di bawah standar kebutuhan hidup minimum, bahkan lebih rendah dibandingkan upah pekerja serabutan di daerah tersebut.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes PPPK Paruh Waktu di Lombok Tengah. Sebelumnya, ribuan tenaga kesehatan PPPK PW juga menggelar demonstrasi dan sempat mengancam mogok kerja karena alasan yang sama. Mereka menuntut agar upah disesuaikan setidaknya mendekati Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Lombok Tengah.
Para demonstran berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera merespons tuntutan mereka dengan melakukan penyesuaian anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Selain kenaikan upah, mereka juga meminta kejelasan status kepegawaian dan kepastian keberlanjutan kontrak kerja.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lombok Tengah atau Dinas Pendidikan setempat terkait tuntutan para guru PPPK Paruh Waktu. Namun, pihak Pemkab Loteng sebelumnya menyatakan bahwa anggaran untuk PPPK Paruh Waktu masih terbatas dan sedang dibahas dalam mekanisme APBD Perubahan.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Para guru berencana akan melanjutkan tuntutan mereka jika dalam waktu dekat tidak ada respons positif dari pemerintah daerah.
Masalah upah PPPK Paruh Waktu di Lombok Tengah menjadi sorotan karena mencerminkan tantangan pengelolaan tenaga pendidik dan kesehatan honorer di tingkat daerah, di tengah upaya pemerintah pusat mendorong program PPPK secara nasional.Gib
