Pemprov NTB Terbuka Terima Aspirasi Masyarakat, Wagub Minta Fokus pada Persoalan Utama agar Bisa Ditindaklanjuti Efektif

Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sangat terbuka menerima berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Namun, ia meminta agar setiap aspirasi yang disampaikan lebih fokus pada persoalan utama sehingga dapat ditindaklanjuti secara efektif dan terukur.

“Setiap perjuangan harus fokus pada apa yang menjadi titik dari perjuangan itu sendiri,” ujar Wagub Indah Dhamayanti Putri saat menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Ruang Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/4)

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah. Menurutnya, dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tetap ada upaya dan langkah-langkah yang dilakukan. Salah satunya adalah perbaikan jalan sporadis di titik-titik yang dianggap sangat rawan bagi pengguna jalan,” terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, IMBI menyampaikan beberapa aspirasi utama, antara lain kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu yang masih banyak mengalami kerusakan, serta persoalan jaringan internet yang belum merata di berbagai daerah.

Terkait jaringan internet, Pemprov NTB mengakui masih terdapat sejumlah wilayah blank spot, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Beberapa kecamatan yang disebutkan masih mengalami sinyal lemah atau tidak ada sinyal sama sekali adalah Kecamatan Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi, dan Sape, terutama di daerah perbukitan dan terpencil.

“Kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik.

Ahsanul menambahkan bahwa sebagai langkah awal, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi. Pemprov NTB telah dua kali mengirimkan surat ke Kementerian Kominfo melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk mengusulkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah blank spot, termasuk di Kabupaten Bima.

“Saat ini kami juga sedang melakukan koordinasi dan pemetaan bersama pemerintah kabupaten terkait dukungan lahan, perizinan, dan kesiapan wilayah untuk mempercepat investasi operator,” ujar Ahsanul Khalik.

Sementara itu, terkait infrastruktur jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah memasukkan sejumlah ruas jalan prioritas ke dalam rencana penanganan. Penanganan difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan dan membahayakan pengguna jalan.

“Insya Allah bulan Mei ini kita mulai penanganan di beberapa ruas, seperti Karumbu-Sape, Tawali-Sape, dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan,” pungkasnya.

Wagub Indah Dhamayanti Putri berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan ke depan.Nov

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *