Mataram – Meski sudah berulang kali diingatkan, diimbau, bahkan diancam sanksi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) seolah-olah tuli. Praktik “main proyek” yang seharusnya dilarang keras justru semakin merajalela. Integritas birokrasi di daerah itu kini berada di titik darurat.
Bukan rahasia lagi, beberapa ASN dan PPPK di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KSB diduga ikut bermain sebagai pemenang tender, pemilik perusahaan fiktif, atau “broker” proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD. Kontraktor lokal asli KSB banyak yang tersingkir, sementara proyek-proyek strategis justru dikuasai oleh “orang dalam” beserta kroni-kroninya.68faba
Padahal, pemerintah pusat dan daerah sudah berkali-kali mengeluarkan aturan tegas melarang ASN/PPPK terlibat bisnis proyek. Ada Surat Edaran, ada pula ancaman pemecatan. Namun, realitanya? Nol besar efek jerah. Beberapa kasus yang sempat mencuat hanya berakhir dengan “pembinaan” atau mutasi biasa. Setelah itu, bisnis proyek kembali berjalan seperti biasa, bahkan lebih akrobatik.
Seorang kontraktor lokal yang enggan disebut namanya mengeluh, “Kami yang asli anak daerah susah dapat proyek. Sementara yang punya ‘bintang’ di kantor pemerintah justru leluasa. Ini bukan lagi konflik kepentingan, ini sudah monopoli.”
LSM setempat pun sudah berulang kali menyuarakan hal yang sama. Sorotan terhadap proyek rehabilitasi puskesmas hingga infrastruktur jalan menunjukkan pola yang sama: diduga ada permainan, markup, dan pihak-pihak yang seharusnya netral justru menjadi pemain.ed2370
Pertanyaan yang Menggantung
Ke mana peran Inspektorat dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) KSB?
Apakah aturan anti-korupsi hanya menjadi pajangan di dinding kantor?
Sampai kapan masyarakat KSB harus menanggung proyek bermutu rendah karena “main proyek” oknum birokrat?
Bupati dan Sekda KSB perlu segera ambil sikap tegas. Bukan sekadar imbauan normatif, tapi audit menyeluruh, sanksi berat, bahkan pelaporan ke KPK jika terbukti ada unsur korupsi. Kalau dibiarkan, bukan hanya anggaran daerah yang bocor, tapi kepercayaan publik terhadap pemerintahan juga akan hancur berkeping-keping.
Efek jerah yang tak ada artinya hanya akan melahirkan generasi birokrat yang semakin berani. KSB butuh reformasi birokrasi sungguhan, bukan retorika semata. Rakyat sudah lelah melihat proyek daerah hanya menguntungkan segelintir orang berjas dinas.Red.
